KOMPARASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS PADA NEGARA ANGGOTA IMT-GT: INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND GROWTH TRIANGLE

Abstract

ABSTRAK. Dalam era globalisasi ekonomi dan integrasi kawasan, negara berkembang semakin menekankan kebijakan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan daya saing lokal. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai instrumen geostrategis dan geoekonomi untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi regional. Melalui kerja sama Indonesia-Malaysia- Thailand Growth Triangle (IMT-GT) sejak 1993, ketiga negara mengembangkan model KEK atau Special Economic Zones masing-masing untuk mencapai tujuan nasional negaranya. Studi ini menyelidiki dan membandingkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka kerja Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia- Thailand (IMT-GT). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana logika kebijakan nasional membentuk implementasi dan kinerja KEK, menggunakan model analisis three-is yang mencakup ideas, interest, and institutions. Dengan menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam, dokumen resmi, wacana media, dan literatur akademis, yang dianalisis melalui NVivo dan Analisis Jaringan Wacana (DNA). Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pembingkaian ideas: Indonesia berfokus pada pemerataan regional dan desentralisasi, Malaysia memprioritaskan daya saing industri berteknologi tinggi, dan Thailand menekankan pembangunan perbatasan dan stabilitas politik. Dinamika pemangku kepentingan juga bervariasi, dengan Indonesia menampilkan koalisi aktor yang terfragmentasi, Malaysia diuntungkan oleh koordinasi kelembagaan yang kohesif, dan Thailand mengandalkan kendali terpusat. Struktur kelembagaan semakin membedakan ketiganya, memengaruhi kapasitas mereka untuk menarik investasi dan mempertahankan operasi KEK. Perbedaan-perbedaan ini menyoroti keterbatasan asumsi keseragaman hasil integrasi regional dalam IMT-GT. Studi ini menyimpulkan bahwa ideologi nasional, keselarasan aktor, dan arsitektur tata kelola memengaruhi efektivitas KEK. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang kebijakan spasial komparatif dan menyarankan koordinasi dan pembelajaran kebijakan yang lebih baik dalam IMT-GT untuk meningkatkan dampak KEK.